Himpunan peraturan di bidang pajak pendapatan dan pajak kekayaan, tahun 1970 s/d 1973
Read Online
Share

Himpunan peraturan di bidang pajak pendapatan dan pajak kekayaan, tahun 1970 s/d 1973

  • 828 Want to read
  • ·
  • 48 Currently reading

Published by Dit. H2PI, Dit. Jen. Pajak in [Jakarta] .
Written in English

Subjects:

Places:

  • Indonesia.

Subjects:

  • Income tax -- Law and legislation -- Indonesia.

Book details:

Edition Notes

Statementdiusahakan oleh Latief Sumadi & Kuatim Subroto.
ContributionsSoemadi, Latief., Subroto, Kuatim.
Classifications
LC ClassificationsLAW
The Physical Object
Paginationvii, 156 p.
Number of Pages156
ID Numbers
Open LibraryOL5180067M
LC Control Number74941342
OCLC/WorldCa2043953

Download Himpunan peraturan di bidang pajak pendapatan dan pajak kekayaan, tahun 1970 s/d 1973

PDF EPUB FB2 MOBI RTF

HANDOUT 1. PAJAK DAN HUKUM PAJAK. 1. Tentang Hukum Pajak. Hukum pajak yang juga biasa disebut dengan ’Hukum Fiskal’, merupakan keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang warga negara atau bukan warga negara dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui Kas Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang mengelola Data dan Informasi, wajib merahasiakan Data dan Informasi yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pasal 9. Cari tahu informasi tentang profesi Penilai (Pajak dan Keuangan) di tahun Bagaimana kecocokanmu dengan profesi ini, apa tugasnya, rata-rata gaji, serta persyaratannya.

Temukan informasi peraturan pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia secara lengkap di sini. Temukan informasi seputar perpajakan di sini. Beragam info pajak terkini dan menarik siap kami sajikan lewat kumpulan artikel. TAHUN Keputusan Bersama Menteri – TAHUN Keputusan Bersama Menteri – 16 TAHUN peraturan menteri keuangan republik indonesianomor /pmk/tentangjenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yangberlaku pada politeknik energi dan pertambangan bandung,dan balai pendidikan dan pelatihan tambang bawah tanah,kementerian energi dan sumber daya mineraldengan rahmat tuhan yang maha esamenteri keuangan republik indonesia,menimbang: . PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR /PMK/TENTANGBENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORANSERTA DAFTAR WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATANPENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADANDALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 66 TAHUN TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIKTELEVISI REPUBLIK INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun .

Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah Pajak bumi dan bangunan 21 24 28 26 27 35 27 25 26 19 17 Bea perolehan atas tanah dan bangunan 5 4 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/PJ/ Pedoman Akuntansi Piutang Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/PJ/ Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/PJ/ tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, di bawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik, antara lain: 1) Prinsip keadilan (Equity). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah.